Konflik kepentingan terjadi pada pengawasan pemerintahan jika ditemukan intervensi hubungan. Pemeriksa menemukan objek pemeriksaan (obrik) adalah rekan atau atasan adalah potensi konflik. “Aturan harus jadi pedoman, legal standing pemeriksa dalam melakukan pemeriksaan sehingga kecil kemungkinan konflik” terang Shohibul Azmi Riva’i selaku Kepala Bagian Tata Usaha. Aturan yang terus berubah harus mampu dikuasai secara optimal oleh pemeriksa dan pengawas pemerintahan. Shohibul menambahkan penguasaan tersebut dilakukan melalui pengembangan kompetensi yang khusus bagi pengawas sebanyak 120 jam pelajaran per tahun.
Ketaatan pada aturan dimulai dari CPNS yang secara khusus merupakan nilai dasar Loyal. Selain loyal peserta Latsar CPNS dibekali nilai Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal dan Adaptif. Shohibul menyampaikan “Tanda melakukan adalah mampu mengungkapkan. Maka asumsinya peserta Latsar yang mampu mengungkapkan nilai adalah yang telah mengaktualisasi nilai tersebut”. Selain itu, harmonis diperlukan saat ini sebab peserta Latsar CPNS berinteraksi dengan pengawas pemerintahan yang juga menjadi peserta pelatihan. Tegur sapa dan menjaga perilaku serta saling menghargai harus ditunjukkan selama interaksi sesama peserta.
Sebelumnya Aryo Fernandes sebagai Ketua Tim Pengembangan Kompetensi Administrator, Pengawas dan CPNS melaporkan 120 orang peserta dilatih untuk membentuk karakter PNS yang dibagi menjadi 4 agenda yaitu; agenda sikap perilaku bela negara, agenda nilai–nilai dasar PNS, agenda kedudukan dan peran PNS dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan agenda habituasi. Pelatihan yang direncanakan selama 647 Jam pelajaran (JP) atau setara dengan 74 hari pelatihan. Model pembelajaran blended learning (perpaduan pembelajaran secara klasikal dan e-learning) dimulai pada tanggal 28 Agustus 2024 dan akan ditutup pada 23 November 2024. Selanjutnya pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) bertujuan memahami tugas dan fungsi APIP secara keseluruhan, memahami peran APIP secara detail dalam pemerintahan serta akan ditutup pada 21 November 2024.
