Kegiatan pembukaan di awali dengan laporan oleh Koordinator Pelatihan, Defrimen, yang menyampaikan bahwa Pelatihan Kepemimpinan Pengawas angkatan 1 dilaksanakan dengan metode Blended Learning dengan jumlah peserta 22 orang, terdiri dari 15 orang laki-laki dan 7 orang perempuan. Daerah asal peserta tersebut adalah 3 orang dari Kabupaten Padang Lawas, 10 orang dari Kota Padang, 4 orang dari Kota Pekanbaru, 4 orang dari Kabupaten Muko-Muko, dan 1 orang dari KPU Tanah Datar. Penyelenggaraan menerapkan protokol kesehatan secara ketat seperti mewajibkan peserta memakai masker, menjaga jarak dan pelarangan untuk keluar dari lingkungan kampus PPSDM Regional Bukittinggi selama pelatihan berlangsung. Peserta juga diharuskan untuk mengikuti rapid test Antigen di Kampus PPSDM. Pelaksanakan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas dilaksanakan dari tanggal 24 Maret sampai tanggal 9 Juli 2021.

Rangkaian kegiatan selanjutnya adalah Arahan dari Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional Bukittinggi, Sarjayadi, yang mengharapkan dengan kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas, dapat meningkatkan kompetensi seluruh peserta dalam kepemimpinannya mengelola perubahan dalam bentuk inovasi yang bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan di daerah mereka nantinya sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Disamping itu, Sarjayadi juga mengingatkan pentingnya integritas dan moralitas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sehingga tercipta sebuah image positif dari masyarakat kepada aparatur secara keseluruhan.

Berdasarkan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pelatihan Kepemimpinan Pengawas yang selanjutnya disingkat PKP adalah pelatihan struktural kepemimpinan pengawas sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah yang mengatur mengenai manajemen pegawai negeri sipil. Penyelenggaraan PKP bertujuan untuk mengembangkan Kompetensi Peserta dalam rangka memenuhi standar Kompetensi manajerial Jabatan Pengawas. Standar Kompetensi sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai standar Kompetensi jabatan.